Presiden Joko Widodo didampingi Panglima TNI, Kapolri, Kepala BIN, Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Laut, dan Kepala Staf Angkatan Udara menggelar jumpa pers di halaman belakang Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu (22/10/2014). Jumpa pers ini terkait pembaharuan alutsista, intelejen negara, dan juga kesejahteraan anggota TNI dan Polri.
YOGYAKARTA, KOMPAS.com — Presiden RI Joko
Widodo menegaskan bahwa pemilihan komisaris badan usaha milik negara (BUMN)
harus menggunakan proses seleksi. "Coba tanya ke Menteri BUMN, tetapi semuanya
kan menggunakan proses seleksi sehingga tidak ke sana. Yang jelas, semuanya
menggunakan proses seleksi," ujar Presiden dalam kunjungan kerja ke Daerah
Istimewa Yogyakarta, Jumat (20/3/2015), seperti dikutip Antara.
Pernyataan tersebut menanggapi adanya pemberitaan
tim sukses dan politisi yang menjadi komisaris BUMN. (Baca: Ini
Politisi-Relawan yang Jadi Komisaris BUMN) Menurut Presiden, semua pemilihan komisaris BUMN
dilakukan melalui proses assessment di Kementerian BUMN.
Presiden meminta agar pengisian jabatan itu disesuaikan dengan kebutuhan BUMN
dan kompetensi yang ada.
"Kita ingin ke depan BUMN jadi motor
penggerak ekonomi, terutama infrastruktur. Jadi, jangan anggap kita
main-main," ujar Jokowi.
Berbagai pihak mengkritik penempatan tim sukses
hingga relawan di sejumlah BUMN. Hal itu dianggap sebagai bagi-bagi kursi yang
tidak sesuai dengan janji Jokowi ketika kampanye pilpres lalu. (Baca: Fadli
Zon: Jokowi Langgar Janji Sudah Biasa)
Menteri BUMN Rini Soemarno sebelumnya memastikan
bahwa komisaris BUMN yang dipilih memiliki integritas yang tinggi. (Baca:Menteri
Rini: Komisaris BUMN yang Dipilih Pasti Berintegritas Tinggi)
"Komisaris kita lihatnya memang usulan dari
semua pihak. Komisaris itu banyak pihak yang memberikan masukan. Tentunya kami
lihat yang mempunyai integritas tinggi, mempunyai pendidikan dan
pengalaman," kata Rini.
Posting Komentar